Aspek pajak bisnis hotel merupakan salah satu pembahasan perpajakan yang cukup kompleks. Sebab, di dalam usaha perhotelan menyediakan berbagai macam jasa. Bahkan, ada pula yang melakukan aktivitas penjualan barang di dalamnya.
Aspek pajak bisnis hotel juga harus merangkum penghitungan pajak untuk para karyawan yang bekerja (PPh), sewa tanah dan bangunan (Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB), hingga pembagian dividen. Jadi, Ada banyak aspek pajak hotel yang dikenakan pada bisnis perhotelan di Indonesia.
Aspek pajak bisnis hotel bisa meliputi layanan jasa maupun penjualan barang tertentu.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa berupa penginapan atau peristirahatan. Termasuk jasa terkait lain di dalamnya dengan dipungut bayaran. Jasa lainnya meliputi sewa ruangan untuk kegiatan tertentu, penyediaan tempat olahraga, sewa ruangan untuk membuka usaha lainnya, jasa laundry, jasa salon, spa, dan sebagainya.
Selain itu, masih ada juga kegiatan jual beli seperti penyediaan makanan dan minuman atau restoran dalam sebuah hotel. Dalam kegiatan operasional dan menjalankan bisnisnya, pihak pemilik hotel bisa melakukannya sendiri atau menggunakan jasa pengelola hotel.
Table of Contents
Sebelum mengulas mengenai aspek pajak bisnis hotel, maka perlu diketahui terlebih dahulu sumber-sumber penghasilan yang nantinya akan dikenai pajak. Sumber penghasilan hotel antara lain:
• Penghasilan utama berupa penghasilan dari penyewaan ruangan untuk acara pertemuan (seminar, rapat, dan pernikahan), penyajian makanan dan minuman, serta penyewaan kamar untuk penginapan.
• Penghasilan di luar penghasilan utama yang meliputi jasa lapangan golf, tenis, renang (arena waterpark), sewa ruangan (untuk toko, kios, dan lain sebagainya), jasa fitness center, jasa laundry, jasa salon, dan spa.
Setiap sumber penghasilan menjadi objek pajak yang beragam, mulai dari pajak daerah, pajak penghasilan final, dan pajak pertambahan nilai.
Baca Juga : Jenis Pajak Properti Yang Harus Dibayarkan Pengusaha Properti
[elementor-template id="26379"]
Secara garis besar, Ada tiga aspek pajak bisnis hotel yang dikenakan pada sumber penghasilan dari bisnis hotel. Ketiga sistem pemungutan pajak yang dikenakan tersebut antara lain pajak daerah, PPh pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Namun, selain ketiga aspek pajak tersebut, ada kegiatan operasional sebagai penghasilan bukan dari penghasilan utama yang terkena beberapa aspek pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, dan 26, serta PPh Badan. Berikut ini, ulasan mengenai beberapa aspek pajak tersebut!
Tarif penghitungan pajak hotel untuk daerah Kabupaten atau kota dikenakan 10% dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak hotel 1 bulan. Penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah meliputi sewa kamar, penjualan makanan dan minuman, jasa laundry, jasa fitness center, spa, dan sewa ruangan.
Jika hotel menyewakan ruangan atau kios untuk vendor lain membuka usaha, maka sewa tersebut akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% atas sewa tanah atau bangunan dari jumlah bruto nilai sewa yang diberikan. Pihak hotel wajib memungut PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran hadiah undian dan dividen yang diterima oleh setiap wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Aspek PPN dalam bisnis hotel bisa berasal dari jasa yang ditawarkan pada non-tamu hotel. Misalnya, jasa laundry, jasa fitness center, spa, dan jasa lainnya yang dinikmati oleh orang lain di luar tamu yang menginap. PPN yang dikenakan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.
PPh pasal 21 menjadi salah satu aspek pajak atas hotel yang berupa potongan atau pungutan pajak penghasilan dari karyawannya. Pemotongan PPh pasal 21 ini dikenakan atas pembayaran gaji karyawan, pesangon, dan tenaga ahli (jika ada). Penghitungan pemotongannya juga berbeda, tergantung pada jenis kepegawaiannya. Misalnya, pegawai tetap atau tidak tetap, berkesinambungan atau tidak, maupun komisaris dan mantan pegawai.
Jika hotel berstatus milik negara atau BUMN, maka diwajibkan pungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif efektif PPh Pasal 22 yang dibebankan adalah 1,5% dari Harga Jual (belum termasuk PPN).
Baca Juga : Bagaimana Menghitung Pajak Reklame? Simak Selengkapnya
Jika di dalam bisnis perhotelan terdapat aktivitas pembayaran dividen, maka pihak hotel wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23. Namu, PPh Pasal 23 tidak berlaku untuk selain dividen ke orang pribadi yang dikenakan final, bunga dan royalti. PPh Pasal 23 juga dikenakan untuk hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Tarif pemotongannya adalah sebesar 15% dari jumlah bruto pembayaran yang telah disebutkan.
PPh pasal 26 wajib dipungut jika ada transaksi pembayaran kepada pihak lain yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Pembayaran tersebut bisa berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kegiatan, hadiah, penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala. Tarif pemotongan PPh 26 adalah sebesar 20%, tapi bisa berubah jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda.
Setiap badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sudah pasti menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka dari itu, penghasilan yang didapatkan dari usaha berjalan akan menjadi objek pajak. Demikian pula dengan bisnis hotel yang menawarkan jasa penginapan, maka wajib membayar dan melaporkan PPh badan. Tarif PPh Badan adalah sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak.
Namun, hotel bisa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif jika omset yang diterima kurang dari Rp 50 miliar. Pengurangan tarif yang diberikan adalah sebesar 50% dari tarif normal. Pengurangan tersebut dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang diperoleh sampai dengan Rp 4,8 miliar. Jika hotel merupakan PT atau setidaknya 40% sahamnya dimiliki publik, maka akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5%.
Aspek pajak bisnis hotel mencakup bahasan yang sangat luas. Perhitungan pajak hotel yang beragam menuntut Anda harus ekstra hati-hati dalam menghitung setiap estimasi pajak yang diwajibkan. Maka dari itu, Anda harus memulai dari laporan keuangan bisnis hotel yang dijalankan, sehingga aspek pajak bisnis hotel dapat dikelola, dibayarkan, dan dilaporkan satu per satu dengan lancar.
Software akuntansi Harmony merupakan software yang bisa membantu Anda memudahkan laporan keuangan usaha perhotelan dengan mudah, cepat, dan modern. Setiap fitur-fitur yang dihadirkan akan mendukung segala bentuk laporan keuangan, meskipun Anda tidak memiliki skill seorang akuntan. Agar bisa menggunakan software akuntansi harmony, Anda bisa segera mendaftarkan diri disini, kemudian nikmati Free Trial software akuntansi Harmony selama 30 hari.
Harmony memiliki layanan yang dapat membantu Anda jika ingin terima beres laporan keuangan usaha perhotelan dengan mudah, cepat, dan modern. Gunakan Harmony Accounting Service, Anda hanya tinggal memonitor saja laporan keuangan setiap bulannya. Segera daftarkan perusahaan Anda disini.
Dapatkan tips dan berita terbaru seputar keuangan, bisnis, pajak dan lainnya? Kunjungi dan ikuti updatenya melalui Facebook, Instagram, dan LinkedIn Harmony.
