Leasing merupakan sewa guna usaha atau kegiatan pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ini juga dikenakan pajak leasing.
Jenis pajak leasing terbagi atas dua jenis yakni capital lease dan operating lease.
Pajak leasing sering digunakan untuk pajak pertambahan nilai atas barang sewa guna. Perusahaan yang menyewakan aset disebut dengan lessor sementara yang menyewa dikenal dengan lessee. Pemungutan pajak leasing terbagi atas dua jenis yakni sewa guna dengan hak opsi dan tanpa hak opsi.
Baca juga : Berikut Tarif Pajak Progresif yang Diterapkan Dalam Kendaraan
Dasar Hukum Pajak Leasing
Sewa guna hak opsi atau capital lease merupakan sewa guna aset dalam jangka panjang. Masa sewanya bisa mencapai 75 % dari total umur ekonomis aset tersebut. Terdapat bunga alternatif yang disematkan pada aset dengan sewa guna hak opsi.
Sementara sewa guna tanpa hak opsi atau operating lease merupakan sewa guna aset jangka pendek. Umumnya biaya pemeliharaan asetnya ditanggung oleh penyewa. Dasar hukum pajak leasing sendiri mengacu pada (Pasal 17 Ayat (2) KMK-1169/KMK.01/1991) dan edaran DJP No. SE-129/PJ/2010 yang digunakan sejak 29 November 2010.
Aturan Penerapan Pajak Leasing
Transaksi pajak leasing merupakan bagian dari jasa kena pajak. Terdapat perbedaan perlakuan pajak terhadap sewa guna dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Perbedaan tersebut bisa Anda simak dalam tabel berikut ini :
Pajak leasing nyatanya juga termasuk dapat dikreditkan khususnya operating lease karena mengenakan PPN sehingga utang pajak yang ditanggung bisa berkurang. Pajak leasing nyatanya juga bisa masuk dalam pajak tangguhan karena memiliki pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak yang harus Anda bayar di masa depan.
Contoh Perhitungan Pajak Leasing
PT. Arcayada melakukan operating lease untuk mesin produksi dari CV.Indah Raya selama setahun. Manfaat mesin tersebut adalah 3 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 30.000.000 per tahunnya. Perhitungan pajak leasing untuk transaksi ini adalah sebagai berikut :
Utang PPh 23 untuk PT. Aryacada ialah 2 % x Rp. 30.000.000 = Rp. 600.000
Beban sewa mesin tersebut yakni sebesar Rp.2.500.000 per bulan
1. Jurnal yang digunakan oleh PT. Arcayada untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut :
Beban Sewa Rp. 2.500.000
Sewa Dibayar Dimuka Rp. 27.500.000
Kas Rp. 29.400.000
Utang PPh 23 Rp. 600.000
2. Ketika PT. Arcayada membayar tanggungan utang PPh 23 maka jurnalnya adalah sebagai berikut :
Utang PPh 23 Rp. 600.000
Kas Rp. 600.000
3. Sementara jurnal yang dibuat oleh CV.Indah Raya saat menerima pembayaran sewa adalah sebagai berikut :
Kas Rp. 29.400.000
PPh Pasal 23 dibayar dimuka Rp. 600.000
Pendapatan sewa Rp. 2.500.000
Pendapatan sewa dibayar dimuka Rp. 27.500.000
4. Pada saat penyusutan dari mesin tersebut telah mencapai satu tahun maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut :
Beban penyusutan-leased asset Rp. 30.000.000
Akumulasi beban penyusutan Rp. 30.000.000
Untuk membantu pencatatan transaksi leasing Anda gunakanlah Harmony Accounting Software. Software ini mampu membuat laporan keuangan dan perpajakan. Tak hanya itu saja Harmony terintegrasi dengan bank lokal di tanah air. Rekonsiliasi bank mudah dan cepat karena didukung dengan fitur automatch. Software ini juga bisa digunakan diberbagai gawai mulai dari smartphone hingga PC dan menyajikan data keuangan secara real time. Anda bisa menggunakan software ini selama 30 hari penuh secara gratis dengan membuat akun disini.
Tidak ingin repot untuk mengurus pembukuan sendiri? Harmony juga memiliki layanan jasa akuntansi untuk Anda yang ingin terima beres laporan keuangan perusahaan Anda, gunakan Harmony Accounting Service sekarang juga. Jangan lupa untuk ikuti update Harmony lebih lanjut, dan dapatkan tips seputar akuntansi, bisnis, keuangan, pajak dan lainnya. silahkan kunjungi sosial media kami seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn Harmony.
