Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat muncul beragam bisnis berkonsep digital. Pergeseran model transaksi ini bisa ditemui di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyaknya perusahaan yang munculpun tak ayal membuktikan kekuatan ekosistem dari kegiatan bisnis ekonomi digital yang saat ini sedang tumbuh berkembang.
Pertumbuhan ekosistem dari dunia digital, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Dibutuhkan sebuah aturan perpajakan ekonomi digital untuk mengatur regulasinya. Namun dalam perjalanannya agaknya hal ini tidaklah mudah.Faktanya, Ditjen pajak diharuskan untuk berhadapan langsung dengan dua tantangan untuk mengatur regulasi perpajakan ini.
Tantangan perpajakan ekonomi digital
Tantangan pertama yakni bagaimana Ditjen Pajak bisa memujudkan regulasi yang adil serta kompetitif, memudahkan kepatuhan akan pajak, menyediakan kepastian hukum, serta menyiapkan sebuah sistem perpajakan yang lebih baik.
Sedangkan tantangan yang kedua bagi Ditjen Pajak terkait dengan kemampuan dari Ditjen Pajak itu sendiri dalam pengembangan administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi. Ini penting agar nantinya segala informasi terkait perpajakan bisa terintegerasi dengan baik. Jadi kelak hal ini bisa meminimalisir biaya baik itu bagi Ditjen Pajak atau bagi pihak wajib pajak itu sendiri.
Tak hanya dua tantangan diatas saja yang diadapi ketika pengurusan perpajakan ekonomi digital. Masalah lainnya yakni terkait kemungkinan pemilik usaha digital melakukan tax avoidance atau pengurangan pajak.
Hal ini bisa terjadi karena ketika bertransaksi, konsep ekonomi digital tidak mengenal pembatasan yuridiksi negara. Selain itu konsep inipun membuat pemilik bisnis tak harus memilik perusahaan fisik, padahal syarat pemungutan pajak di Indonesia yakni adanya perusahaan fisik.
Sulitnya menerapkan aturan pajak ke pebisnis ekonomi digital
Tantangan-tantangan diataslah yang membuat Ditjen Pajak cukup kesulitan dalam mengatur perpajakan ekonomi digital. Keadilan dan kehati-hatian diperlukan disini karena hubungannya dengan kemaslahatan kedepannya nanti.
Bawono Kristiaji, seorang pengamat perpajakan juga turut berkomentar terkait tantangan diatas bahwasananya memang menerapkan pajak pada bisnis ekonomi digital bukanlah hal yang mudah. Kesulitan ini akan berkaitan dengan sistem pajak internasional yang basisnya adalah fisik dari sebuah perusahaan. Selain itu dari waktu ke waktu pemerintah juga harus cepat dan tanggap mengingat segala hal yang berhubungan dengan bisnis ekonomi digital akan mengalami perubahan yang cepat.
Bagaimana dengan bisnis Anda? Sebagai pemilik usaha tentunya adalah penting bagi Anda untuk memiliki pencatatan keuangan yang rapih agar persoalan mengenai perpajakan untuk bisnis Anda dapat dijalankan dengan benar. Untuk membantu Anda dalam pencatatan keuangan yang rapih, Anda dapat menggunakan Software Akuntansi Harmony. Dapatkan Gratis 30 Hari dengan mendaftarkan akun secara Gratis disini.
