Apakah Anda pernah mendengar istilah inklusi keuangan? Rata-rata para pebisnis kurang begitu akrab di telinga terkait inklusi keuangan tersebut. Terkait tentang inklusi keuangan, maka inklusi keuangan tersebut sebagai perantara keuangan yang berkaitan juga tentang ketimpangan ekonomi dan literasi ekonomi masyarakat terhadap keuangan.
Menurut Bank Dunia dalam website resminya, inklusi adalah sebagai individu atau bisnis yang memiliki akses untuk mempunyai keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.
Dilihat dari data Global Findex 2014, mereka yang memiliki keleluasaan akses dengan jasa keuangan di Indonesia terhitung hanya sebesar 36% saja. Sedangkan di luar daripada itu, cukup banyak masyarakat Indonesia yang tergolong belum tersentuh jasa keuangan apapun atau istilahnya unbankable.
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan mempelajari tentang jasa keuangan yang beredar di masyarakat Indonesia, yang dapat membantu para pebisnis menggunakannya dalam bisnisnya tersebut.
Table of Contents
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, pengertian inklusi keuangan adalah Pemenuhan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka memperkuat kesejahteraan dan mengurangi penyebab inflasi.
Inklusi keuangan dapat diistilahkan terwujud jika seluruh orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diinginkan tentu saja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
Efek positif dari inklusi keuangan tersebut bakal dirasakan banyak orang kalau layanan keuangan yang tersedia menjangkau masyarakat luas. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat ekonomi bertumbuh.
Sedangkan pengertian Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan menghindari resiko keuangan, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
1. Sektor jasa keuangan memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Peran sektor keuangan ini dapat dilihat dari keberadaan trilogy pemberdayaan konsumen yang terdiri dari literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.
Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2010 juga menetapkan bahwa integrasi dari prinsip literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen penting untuk memperkuat sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Literasi dan inklusi keuangan, sebagai 2 dari 3 pilar yang terdapat dalam trilogy pemberdayaan konsumen, memiliki korelasi yang erat antara satu sama lain. Trilogi tersebut juga mengedukasi masyarakat untuk mengenal cara membaca laporan keuangan yang baik.
Korelasi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dibutuhkan akan meningkatkan penggunaan produk dan pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh masyarakat.
Manfaat dari literasi dan inklusi keuangan ini dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya dari sisi ekonomi makro, antara lain:
1. Kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menentukan dan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan (tingkat inklusi keuangan) sehingga pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.
2. Kenaikan tingkat literasi keuangan yang berdampak pada kenaikan tingkat inklusi keuangan akan mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
Inklusi keuangan memiliki cukup banyak manfaat didalamnya. Menurut Bank Dunia, peningkatan inklusi keuangan dengan nilai 1% saja, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0,03%. Belum lagi efek lain dari inklusi keuangan dalam bentuk pembuatan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, hingga mengurangi kesenjangan sosial.
Selain itu, inklusi keuangan juga diharapkan dapat memberi bantuan lebih untuk negara, diantaranya adalah:
1. Mendukung ketahanan sistem keuangan.
2. Menambah efisiensi ekonomi.
3. Menurunkan shadow banking atau irresponsible finance.
4. Menyetujui ekspansi pasar keuangan.
5. Menyumbangkan potensi pasar baru untuk perbankan.
6. Menambah Human Development Index (HDI) Indonesia.
7. Turut mendukung secara positif dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara bertahap.
Suksesnya sebuah inklusi keuangan memiliki beberapa tujuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, di antaranya:
1. Memperkuat akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);
Menambah penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
A. Menambah penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
B. Menambah kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
[elementor-template id="26379"]
Pilar mendasar yang digunakan adalah memberikan Pendidikan dan informasi berupa wawasan dan pengetahuan, serta kesadaran terkait dengan produk dan jasa keuangan. Tidak hanya tentang kesadaran akan produk dan jasa keuangan, Pendidikan tentang keuangan ini juga mempelajari tentang opini audit laporan keuangan yang baik.
Ruang lingkupnya meliputi edukasi terhadap variasi produk/jasa keuangan, edukasi terhadap risiko dari penggunaan jasa keuangan, edukasi tentang perlindungan nasabah, dan edukasi tentang keterampilan mengelola keuangan.
Pemerintah menyiapkan fasilitas keuangan publik yang bermanfaat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif dalam pilar ini termasuk dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan UMKM.
Pemerintah membuat pemetaan untuk menambah kapasitas masyarakat hingga menjadi lebih layak dalam mendapatkan layanan yang berkualitas dan nyaman dari institusi keuangan formal.
Pemerintah menciptakan kebijakan yang dapat mendongkrak aktifitas sosialisasi produk/jasa keuangan sekaligus menyusun skema produk menurut kebutuhan masyarakat, juga menciptakan kebijakan untuk mendongkrak perubahan ketentuan dengan mengurangi dampak penggunaan valuta asing yang tak terkontrol.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran dana bantuan dari perbankan, memperkuat landasan hukum untuk perlindungan konsumen, serta merapikan kajian tentang inklusi keuangan untuk memutuskan arah kebijakan secara bertahap.
Pilar kelima tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keeksistensian segmen potensial pada masyarakat dan untuk meningkatkan distribusi produk/jasa keuangan.
Beberapa inisiatif yang dilakukan yaitu menyiapkan fasilitas forum intermediasi dengan membuat pertemuan lembaga keuangan dengan masyarakat produktif (unbanked), menambah kerja sama antar lembaga keuangan untuk memperkuat skala usaha.
Selain itu dilakukan juga eksplorasi berbagai prediksi produk, jasa, layanan, dan saluran distribusi inovatif dengan prinsip kewaspadaan secara proporsional.
Sesuai namanya, strategi keenam ini bertujuan agar masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan lembaga keuangan. Inisiatifnya melalui transparansi produk, penanganan keluhan nasabah dengan tepat, mediasi, dan memberikan edukasi kepada konsumen/nasabah dan juga memberikan edukasi terkait anggaran keuangan.
Terkait tentang strategi untuk memperkuat inklusi keuangan, ternyata perusahaan fintech juga turut berkontribusi. Salah satunya adalah eksistensi perusahaan-perusahaan fintech dalam Pesta Inklusi Keuangan Nasional (PIKNAS) yang sudah diselenggarakan.
Diharapkan dengan terciptanya inklusi keuangan dan literasi keuangan menjadi
salah satu fondasi yang kuat bagi para pebisnis millennial di Indonesia dalam
hal edukasi yang ingin menciptakan bisnis. Inklusi keuangan dapat dijalankan
apabila kondisi perekonomian dan keuangan dalam bisnis tersebut menjadi baik,
bahkan tidak sedikit para pelaku bisnis mengindahkan hal tersebut.
Untuk menjalankan roda keuangan dan pembukuan keuangan sebuah bisnis tersebut diharapkan dapat menggunakan salah satu sistem pembukuan yang tepat guna dan bisa bersinergi dengan bisnis yang dijalankan, salah satu diantaranya adalah Harmony Smart Accounting Solution.
Berawal dari rumitnya membuat sebuah pencatatan keuangan yang dibutuhkan para masyarakat, Harmony Smart Accounting Solution kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi pebisnis dinamis dalam membantu mereka melakukan pencatatan keuangan bisnis yang sedang dijalankan.
Dengan teknologi tinggi dan user friendly, Harmony menjadi salah satu pilihan para ribuan pebisnis yang telah terbantu dalam hal laporan keuangan, seperti yang diinformasikan melalui konferensi tahunan kami di FinTax Fair 2019 .
Mulai gunakan Harmony untuk membereskan pembukuan bisnis Anda dan dapatkan Gratis 30 Hari disini dengan mendaftarkan akun bisnis/ perusahaan Anda. Dan nikmati perkembangan dunia akuntansi dan laporan keuangan berbasis teknologi dalam genggaman Anda hanya di Harmony Smart Accounting Solution.
