Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Makna pemerintah pusat salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintah pusat.
Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat.
Namun makna pemerintah pusat dalam kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
Untuk lebih jelas mengetahui tentang makna pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan akuntansi, perhatikan penjelasannya dibawah ini :
Makna Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Sebelum mengetahui makna kebijakan akuntansi pemerintah, kami akan jelaskan pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Dalam suatu negara kesatuan republik indonesia (NKRI) Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas.
Wilayah yang luas ini tentu perlu dibagi –bagi agar lebih mudah penataan serta pengelolaannya. Daerah-daerah tersebut terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Pada tingkat daerah inilah, terdapat pemerintahan daerah yang berada di bawah pemerintahan pusat. Dengan adanya makna desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.
Adanya otonomi daerah dan peraturannya inilah yang menimbulkan adanya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara khusus, terdapat makna hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, negara menyelenggarakan makna pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara.
Makna akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi keuangan daerah dalam kebijakan akuntansi merupakan salah satu aspek penting yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah dan daerah. Makna pemerintah pusat dalam kebijakan akuntansi dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan.
Kebijakan akuntansi pemerintahan pusat merupakan salah satu aspek penting yang diperlakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Kebijakan akuntansi pemerintahan dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan.
Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Secara umum, makna pemerintah pusat dalam melakukan sebuah laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.
Sedangkan secara spesifik, tujuan kebijakan pelaporan keuangan pemerintah adalah :
• Makna pemerintah pusat dalam melakukan sebuah kebijakan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
• Makna pemerintah pusat dalam kebijakan akuntansi selanjutnya adalah untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat,laporan keuangan Bendahara Umum Negara(BUN),dan laporan keuangan lembaga atau kementerian negara dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan.
• Makna pemerintah pusat dalam sebuah kebijakan akuntansi yang terakhir ialah memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat.
Baca Juga : Pengertian Lengkap Debit dan Kredit dalam Akuntansi
Syarat-Syarat Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan Pusat
Untuk menerapkan akuntansi pemerintahan yang tepat dan proporsional diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan pemerintah. Inilah syarat-syarat yang dimaksud :
a) Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara serta harus di integrasikan.
b) Dalam sebuah akuntansi pemerintahan, dirancang sebagai persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan lain. Jika terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi lain hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan lainnya, jadi akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.
c) Namun dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem informasi akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai hal yang efisiensi, efektivitas dan relevansi. Dan Sistem akuntansi pemerintah harus dibuat sesuai dengan perubahan jaman.
d) Akuntansi tentunya harus melayani kebutuhan dasar terkait dengan informasi keuangan dengan tujuan pengembangan program dan rencana. Pemerintah, rakyat, bank dunia, dan lain-lain juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan akuntansi yang baik.
Manfaat Akuntansi Bagi Pemerintah
Selain memberi manfaat bagi perusahaan, akuntansi juga memiliki peran penting bagi persamaan akuntansi pemerintah yaitu sebagai penyelenggara negara. Berikut terdapat beberapa manfaat akuntansi bagi pemerintah pusat :
• Akuntansi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk melihat semua laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut. Perusahaan haru membayar pajak berdasarkan laba yang diperolehnya. Ada beberapa pajak yang akan ditanggung oleh sebuah perusahaan seperti pajak penghasilan karyawan. Untuk melakukan perhitungan pajak sangat membutuhkan peran dari ilmu akuntansi.
• Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga dinilai dari kinerja sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Semua pengeluaran dan pemasukan dari sebuah perusahaan akan terlihat oleh pemerintah dari laporan keuangan tersebut.
• Pemerintah juga memerlukan ilmu akuntansi dalam menjalankan pemerintahannya. Peran akuntansi dalam hal ini adalah menjalankan berbagai keperluan seperti analisi, pengawasan mutu, pendidikan, dan juga pengelolaan keuangan.
Sudah dijelaskan bahwa makna pemerintah pusat dalam akuntansi memiliki peran penting dalam sebuah pemerintah. Dengan adanya akuntansi pemerintahan, maka setiap keuangan akan berjalan dengan baik. Namun dengan semakin bertambah maju nya teknologi pada saat ini cara lama mulai di tinggalkan, yaitu dengan tidak membuat sebuah laporan keuangan secara manual.
Kini Anda sudah tidak perlu menggunakan sebuah transaksi keuangan secara manual. Untuk mencatat keuangan dengan baik dan rapi perlu suatu sistem pencatatan keuangan yang tidak hanya sekedar mencatat saja, namun sistem tersebut mampu secara fleksibel bisa digunakan dan cocok pada bisnis yang Anda jalankan saat ini.
Apabila Anda ingin memiliki sebuah pembukuan yang rapih dan tepat, Anda dapat menggunakan cara baru yaitu dengan menggunakan Software Akuntansi seperi Harmony. Dengan adanya software accounting membuat proses pencatatan, pengelolaan keuangan dan membuat laporan keungan menjadi mudah dan lebih cepat.
Software Akuntansi Harmony berfungsi sebagai menyederhanakan kalkulasi akuntansi bisnis Anda. Harmony dapat digunakan dengan mudah walau tidak memiliki background akuntansi sekalipun. Tujuan kami adalah membantu banyak pemilik bisnis atau UKM dalam mengelola keuangan bisnisnya. Anda dapat menggunakan Harmony secara GRATIS 30 Hari dengan mendaftar klik disini.
