Kenali Apa Itu Deductible Expense dan Contohnya

Tahukah Anda bahwa ada istilah deductible expense pada dunia perpajakan? Nah apabila belum, maka istilah deductible expense adalah suatu biaya perusahaan yang dapat dibebankan kepada laporan keuangan fiskal.

Dimana deductible expense harus disesuaikan dengan kebijakan pajak yang berlaku, apalagi setiap perusahaan pasti akan melakukan adanya kegiatan sumbangan.

Maka dari itu kebijakan ini peruntukkan kepada wajib pajak dalam negeri maupun dalam bentuk usaha tetap.

Dengan adanya pengurangan biaya terhadap deductible expense ini maka wajib pajak harus melakukan laporan keuangan fiskal, serta juga harus mengikuti pedoman akuntansi pajak yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Selain itu dari definisinya deductible expense adalah sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan (3M).

Lantas, apa saja biaya yang dikenakan atas deductible expense? Dan bagaimana contohnya, simak dibawah ini.

Kenali Apa Itu Definisi Deductible Expense

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6, bahwa deductible expense adalah kebijakan biaya yang sudah diatur dalam mengurangi penghasilan pajak atau penghasilan bruto untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak (3M).

Dimana deductible expense ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Selain itu deductible expense memiliki adanya tiga prinsip yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, bukan untuk keperluan pribadi, dan memperoleh penghasilan dikenakan pajak.

Dilihat dari segi pengurangannya bahwa biaya yang dikurangi oleh penghasilan bruto ternyata dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan biaya yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.

Baca Juga: Apa Itu Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak?

Apa Saja Pajak Penghasilan Pada Deductible Expense?

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 tentang pajak penghasilan, adapun biaya yang dapat menjadi deductible expense yaitu meliputi:

1. Terdapat biaya yang secara langsung maupun secara tidak langsung dan berkaitan dengan kegiatan usaha, meliputi:
   • Beban pembelian bahan
   • Beban berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa
   • Beban upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan dalam bentuk uang, hingga gratifikasi.
   • Biaya bunga, sewa, ataupun royalti.
   • Beban perjalanan dinas.
   • Beban pengolahan limbah.
   • Biaya premi asuransi.
   • Beban promosi dan penjualan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
   • Beban administrasi
   • Serta biaya pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Biaya penyusutan atas pengeluaran dalam memperoleh harta berwujud, maupun amortisasi atas pengeluaran sebagai perolehan hak atau biaya lain yang memiliki jangka waktu manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Biaya iuran dana pensiun dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Biaya kerugian atas penjualan maupun pengalihan harta yang dimiliki, bahkan untuk digunakan dalam perusahaan. Dimana untuk dimiliki mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Biaya atas kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Beban penelitian maupun pengembangan perusahaan yang dijalankan di Indonesia.
7. Beban beasiswa, magang, maupun pelatihan.
8. Biaya atas piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yaitu:
   • Sudah dibebankan menjadi biaya pada laporan laba rugi komersial.
   • Sebagai wajib pajak harus memberikan daftar piutang yang tidak dapat tertagih kepada Ditjen pajak.
   • Menyerahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri maupun instansi pemerintah, dimana dapat menangani piutang negara, perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, melakukan pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. Hingga dapat mempublikasikan penerbitan umum atau khusus, dengan pengakuan dari debitur apabila hutang telah dihapuskan dalam jumlah tertentu.
   • Adanya persyaratan sebagaimana pada urutan ketiga bahwa tidak berlaku untuk menghapus piutang tak tertagih debitur, dengan jumlah kecil serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Biaya sumbangan dengan rangka menanggulangi bencana nasional berdasarkan peraturan pemerintah.
10. Biaya sumbangan pada rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
11. Beban pembangunan infrastruktur sosial.
12. Biaya sumbangan fasilitas pendidikan.
13. Biaya sumbangan pada rangka pembinaan olahraga.

Sebagai kesimpulan ternyata dari beberapa biaya yang menjadi deductible expense, memiliki pengecualian biaya yang terdapat di Pasal 9 UU No.36 Tahun 2008.

Di mana ketentuan ini secara umum mengatur biaya namun tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto atau non deductible expense.

Bagaimana Pengurangan Biaya Sumbangan Dalam Deductible Expense?

Setelah pembahasan mengenai pengurangan biaya, maka selanjutnya membahas kaitan sumbangan deductible expense terhadap biaya yang dikurangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 1.

Adapun pengurangan sumbangan deductible expense dari penghasilan bruto sebagai berikut:

• Pada wajib pajak yang memiliki penghasilan neto fiskal harus sesuai dengan, surat pemberitahuan tahunan pajak dari penghasilan tahun pajak sebelumnya.
• Adanya pemberian sumbangan deductible expense yang tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan.
• Memiliki pendukung oleh bukti yang sah.
• Berbagai lembaga yang menerima sumbangan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dibandingkan dengan badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak seperti Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Baca Juga: Mengenal Pajak Langsung Dan Tidak Langsung Beserta Contohnya

Perhitungan Contoh Kasus Deductible Expense

Berikut ini ada contoh kasus deductible expense pada perhitungan tarif pajak sebagai PPh Badan, dengan fasilitas pengurangan yaitu tarif pajak pasal 31E.

1. Soal Contoh Kasus Deductible Expense

   Pada tahun 2020, PT. ABD memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 6,5 Miliar. Selain itu, selama tahun berjalan PT. ABD memiliki rincian beban dan pendapatan yaitu:

   • Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto sebesar Rp5,8 miliar.
   • Mendapatkan penghasilan lainnya sebesar Rp60 juta.
   • Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya sebesar Rp 35 juta.
   • Kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya Rp25 juta.
   • Kredit PPh Pasal 25 Rp80 juta.
   • Kredit PPh Pasal 22 Rp15 juta.
   • Kredit PPh Pasal 23 Rp15 juta.[elementor-template id="26379"]

2. Penyelesaiannya Perhitungan

   Berapa besaran PPh terutang PT.ABD  untuk dibayar dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan? Pertama-tama, terlebih dahulu mencari besaran penghasilan kena pajak PT.ABD:

   • Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto = Penghasilan Neto

   Rp6.500.000.000 – Rp5.800.000.000 = Rp700.000.000

   • Penghasilan lainnya – Biaya 3M Penghasilan Lainnya = Penghasilan Neto Lainnya

   Rp60.000.000 – Rp35.000.000 = Rp25.000.000

   Total Penghasilan Neto = Rp700.000.000 + Rp25.000.000

   Total Penghasilan Neto = Rp725.000.000

   • Penghasilan Kena Pajak = Total Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian

   Penghasilan Kena Pajak = Rp725.000.000 – Rp25.000.000

   Penghasilan Kena Pajak PT.ABD adalah sebesar Rp700.000.000

   Karena omzet peredaran bruto PT.ABD di atas Rp4,8 miliar, maka memperoleh fasilitas pengurangan tarif:

   • Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

   (Rp4.800.000.000 x Rp700.000.000) / Rp6.500.000.000 = Rp516.923.077

   Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

   Rp700.000.000 – Rp516.923.077 = Rp183.076.923

   Maka, besaran PPh terutangnya adalah:

   (50% x 22%) x Rp 516.923.077 = Rp56.861.538

   22% x Rp183.076.923 = Rp 40.276.923

   Total PPh terutang= Rp 56.861.538 + Rp 40.276.923

   PPh terutang PT. ABD adalah sebesar Rp 97.138.461

   ABD memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar:

   • PPh Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PPh Pasal 25

   Rp15.000.000 + Rp15.000.000 + Rp80.000.000

   Maka, PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut.

   Rp 97.138.461 – Rp110.000.000= (Rp12.861.539)

   Dalam hal ini, PT.ABD memiliki lebih bayar pajak sebesar Rp12.861.539

Seperti itulah mengenai pembahasan apa itu deductible expense, serta bagaimana contohnya, kendati demikian ternyata banyak juga biaya yang dapat menjadi deductible expense. Oleh karena itu Anda juga perlu melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.

Sehingga sebelum melakukan perhitungan dan pembayaran, sebaiknya Anda pastikan terlebih dahulu apakah pembukuan bisnis Anda melalui pencatatan laporan keuangan sudah benar atau belum.

Nah untuk memastikannya Anda juga bisa melakukan pembukuan laporan keuangan secara realtime dan akurat.

Dengan mencoba memanfaatkan Harmony software pembukuan, yang juga dapat membantu Anda untuk mencatat beberapa unsur pajak bisnis Anda.

Tidak hanya membantu mencatat unsur pajak saja, Anda juga harus menyiapkan dan memperhitungkan laporan keuangan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu repot.

Fitur lainnya bisa digunakan seperti pemantauan stok, pembuatan invoice otomatis, rekonsiliasi bank transaksi secara otomatis, penghitungan aset, dan keuangan usaha yang mudah dikelola karena terdapat 20 lebih laporan keuangan secara real time. Cobalah gunakan Harmony GRATIS 30 Hari di sini.

Dapatkan update informasi dari Harmony dengan mengikuti media sosialnya di Facebook, Instagram, dan LinkedIn.