Dengan penyebaran global yang cepat dari virus corona, setiap perusahaan pastinya memperhatikan setiap kesehatan dan keselamatan bagi setiap karyawan yang bekerja, baik bagi karyawan yang melakukan Work From Home (WFH) ataupun karyawan yang masih bekerja di dalam kantor.
Banyak setiap perusahaan yang bertanya-tanya mengenai kewajiban hukum apa yang perlu di terapkan dan dijalankan bagi perusahaan mereka pada saat terjadi krisis virus corona. Mungkin bisa belajar dari reaksi perusahaan China terhadap corona.
Kewajiban hukum bagi perusahaan pada saat ini sangatlah penting untuk diterapkan dan dilakukan, demi keselamatan perusahaaan dan kesehatan setiap karyawan.
Dikutip dari Petter Susser dan Tahl Tyson tentang bagaimana kewajiban hukum yang perlu diperhatikan saat wabah Corona yang terjadi pada saat ini.
Table of Contents
Mulailah dengan mengidentifikasi pedoman kesehatan masyarakat mengenai wabah corona, dan tetap up to date pada tindakan yang direkomendasikan dan diamanatkan secara resmi di yurisdiksi (hukum) yang berlaku.
Panduan resmi ini harus berfungsi sebagai dasar untuk keputusan organisasi tentang mitigasi risiko kesehatan dan hukum bagi setiap masyarakat atau karyawan.
Mampu menunjukkan kebijakan perusahaan dengan rekomendasi resmi dan dapat menjadi perlindungan hukum yang penting dalam kasus di mana upaya pengendalian infeksi perusahaan ditantang.
Untuk kewajiban hukum, perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah memberikan informasi yang akurat kepada karyawan tentang cara untuk mencegah penyebaran infeksi.
Sebelum adanya penyebaran infeksi virus tersebut, Dengan demikian, perusahaan harus memberikan himbauan kepada setiap karyawan, tentang penularan dan ciri-ciri gejala yang dialami virus tersebut.
Selain itu, pengusaha harus menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan di tempat kerja. Sebagai contoh, panduan kesehatan bagi setiap karyawan untuk mengurangi penularan, dan memastikan bahwa karyawan memiliki akses mudah ke fasilitas cuci tangan , dan juga menjaga kebersihan di lingkungan kantor seperti gagang pintu, dan tombol lift didesinfeksi secara teratur.
Pengusaha juga dapat mempertimbangkan perubahan untuk mengurangi kepadatan, seperti memfasilitasi pekerjaan jarak jauh (WFH), dan pekerjaan shift. Sebab tindakan semacam itu dapat membantu melindungi pekerja dari infeksi dan membantu melindungi perusahaan dari tanggung jawab terhadap setiap karyawan.
Pengusaha maupun pebisnis juga harus menginformasikan secara terbuka serta menginstruksikan karyawannya untuk memberi tahu manajemen jika mereka telah terpapar virus atau menunjukkan gejala infeksi.
Selanjutnya, staf dengan gejala infeksi harus dikirim pulang atau diinstruksikan untuk tinggal di rumah, dan pengunjung yang telah terpapar atau memiliki gejala harus dikeluarkan dari tempat kerja untuk penanganan lebih lanjut kepada tim medis.
Apabila perusahaan tidak memberikan himbauan terhadap setiap, ini dapat berpotensi memunculkan tanggung jawab perusahaan jika karyawan terinfeksi di tempat kerja dan dapat ditunjukkan bahwa manajemen tidak mengomunikasikan tentang kebijakan ini.
Dengan menerapkan pedoman resmi atau dengan masukan dari konsultan medis. Perusahaan harus dapat menilai dan memutuskan apakah karyawan yang sakit atau memiliki gejala pada virus covid tersebut dapat diperbolehkan dengan aman untuk kembali bekerja, atau perusahaan memutuskan untuk tidak mengizinkan karyawan untuk tidak kembali bekerja. Kebijakan hukum ini harus secara tegas untuk ditangani bagi setiap perusaahan.
Sebagian besar negara memiliki undang-undang yang dirancang untuk melindungi karyawan di tempat kerja. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tanggung jawab untuk melindungi karyawan, terutama pada situasi krisis seperti ini, yang dimana perusahaan harus melindungi dan menjaga karyawan agar setiap karyawan dapat terhindar dari virus covid tersebut.
Sebab perusahaan memiliki kewajibaan hukum dalam melindungi setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan, dan setiap karyawan ialah tanggung jawab perusahaan tersebut.
Baca juga : Haruskah Ada PHK Ditengah Krisis Wabah Corona? Perhatikan 4 Hal ini
Setiap perusahaan harus menganalisis kewajiban hukum mereka untuk memberi karyawan cuti jika dalam keadaan sakit. Perusahaan juga harus mempertimbangkan keadaan apa mereka ingin memperluas tunjangan dan perlindungan, dan mereka harus mengevaluasi tingkat perlindungan pendapatan mereka untuk karyawan yang sedang cuti, mungkin menyesuaikan rencana tunjangan untuk karyawan yang melebihi penjatahan hari sakit mereka untuk mendukung karyawan yang sakit yang harus tinggal di rumah.
Dan keadaan ini sangatlah dibutuhkan dalam situasi krisis yang mungkin setiap perusahaan dan karyawan mengalami situasi seperti ini, dimana virus corona sudah mulai menyebar luas, dan setiap perusahaan pun harus bekerja keras dalam menangani situasi seperti ini agar bisnis dapat bertahan ditengah wabah corona yang sedang terjadi pada saat ini.
[elementor-template id="26379"]
Stres dan kecemasan yang terkait dengan infeksi coronavirus juga bisa menjadi masalah hukum. Standar hukum akan bervariasi berdasarkan wilayah atau daerah tempat berlakunya undang-undang yang berdasarkan hukum.
Sebagai contoh, pengusaha di Inggris memiliki tugas untuk menilai risiko yang terkait dengan stres, kesehatan yang buruk yang timbul dari kegiatan kerja, dan mereka diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengendalikan risiko tersebut.
Seperti hal nya yang sedang kita alami pada krisis saat ini, daripada memberhentikan karyawan karena menolak untuk datang ke kantor karena takut dan khawatir tertular virus corona, meskipun semua tindakan pencegahan yang direkomendasikan secara resmi telah diambil, pengusaha mungkin lebih fleksibel dalam memberikan waktu istirahat atau pengaturan kerja jarak jauh (WFH). Langkah-langkah tersebut dapat membantu pengusaha menghindari klaim pemecatan yang tidak adil.
Pengusaha harus memahami data kesehatan pribadi mana yang mungkin wajib diungkapkan oleh karyawan jika ia terinfeksi atau berisiko tinggi terhadap virus corona, jika perusahaan gagalan untuk memahami kewajiban hukum tersebut dapat membuat perusahaan melanggar klaim privasi.
Sebab sangat berpengaruh bagi karyawan, baik karyawan yang mengalami virus covid tersebut, ataupun karyawan yang sedang bekerja, karena itu sangat menggangu dan menambah kepanikan bagi setiap karyawan yang bekerja.
Untuk memahami dan mempersiapkan terlebih dahulu persyaratan hukum yang dapat termasuk kedalam kasus cuti dan PHK, yaitu merupakan suatu perancanaan kontingensi yang bersangkutan seperti misalkan perencanaan bisnis yang sukses dalam mengambil keputusan bisa saja menghasilkan ketidakpastian.
Sudahkah Anda memahami mengenai kewajiban hukum yang perlu di perhatikan pada saat situasi krisis pada saat ini, banyak setiap perusahaan yang harus memahami kewajiban hukum demi kelangsungan perusahaan dan kesehatan setiap karyawan, bahkan sudah banyak setiap perusahaan sudah menarpakn Work From Home ( WFH) untuk menghindari karyawan dari tertularnya virus covid-19. Namun bagaimana cara perusahaan dalam menangani setiap pembukuan?
Anda tidak perlu khawatir lagi, Kemajuan teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir untuk mengontrol pembukuan bisnis Anda. Kini hadir melalui software akuntansi seperti Harmony. Anda dengan mudah menggunakan dan melalukan pencatatan transaksi dimana saja dan kapan saja. Dapatkan laporan keuangan Anda secara real time.
Dengan berbasis cloud Harmony telah membantu Anda untuk memiliki pembukuan yang rapih dan teratur setiap bulannya, dan berkonsultasi dengan kami di live chat tanpa memiliki background akuntansi.
Yuk, kita saksikan bagaimana Harmony membantu ribuan pebisnis dalam rangka acara di Fintax Fair. Tidak perlu khawatir, gunakan Harmony untuk membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda dan merapihkan pembukuan bisnis Anda. Daftarkan diri Anda disini dan dapatkan Akun Anda Gratis 30 Hari.
